KOPERASI YANG MENDAPATKAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Koperasi Wanita (KOPWAN) di Madura, Jawa Timur

Koperasi di Indonesia saat ini semakin berkembang, banyak bermunculan koperasi-koperasi dari berbagai jenis. Dana koperasi juga didapat dari berbagai sumber, ada yang dari simpanan wajib (pokok) setiap anggotanya, ada juga yang selain dari simpanan pokok juga mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah setempat.

Tentunya pemerintah juga tidak sembarangan memberikan dana kepada koperasi. Perlu dilakukan penilaian-penilaian tertentu dari berbagai aspek. Jika koperasi tersebut lolos seleksi-seleksi dari pemerintah, maka koperasi tersebut layak mendapat bantuan dana dari pemerintah.

Ada banyak koperasi yang mendapat bantuan dana dari pemerintah. Sebut saja di daerah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, ada 189 koperasi wanita yang mendapat dana dari pemerintah provinsi Jatim mulai dari tahun 2010. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Mohamad Zakir, ke 189 koperasi wanita itu tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan yang ada di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Dan masing-masing koperasi mendapat bantuan dana sebesar Rp 25 juta.

Menurut Mohamad Zakir juga pemerintah sengaja memberikan bantuan kepada pengurus koperasi wanita, karena sistem pengelolaan keuangan oleh kaum perempuan cenderung lebih baik dibanding koperasi yang dikelola kaum laki-laki. Pleh karena itu, pemerintah sangat berharap banyak agar bantuan modal usaha koperasi diarahkan pada koperasi wanitia sebagai upaya untuk peningkatan bidang ekonomi di pedesaan. Kebanyakan dana yang dialokasikan pemerintah untuk koperasi wanita itu pada pengembangan kegiatan simpan pinjam.

Jadi, total jumlah dana yang dikeluarkan provinsi Jatim untuk pengembangan modal usaha koperasi wanita di Kabupaten Pamekasan pada 2010 lalu kurang lebih sebanyak Rp 4.7 Miliar, dan diserahkan secara langsung kepada koperasi-koperasi yang sudah ditentukan.

Program pemerintah memberikan dana kepada koperasi-koperasi ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan melalui bidang koperasi.

Dinas koperasi setempat juga akan selalu terus memantau perkembangan dan melakukan pelatihan terhadap koperasi-koperasi wanita di daerah Pamekasan yang menerima bantuan modal tersebut. Salah satunya dengan melakukan pelatihan kemampuan manajemen pengurusnya.

Menurut penjelasan dari Mohamad Zakir, rencana pelatihan kemampuan manajemen para pengurus koperasi tersebut dilakukan mulai Maret 2011 lalu.

“KOPERASI PEGAWAI PLN”

Koperasi ini beralamatkan Jl. Sentosa Raya No.53 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya. Depok. Koperasi ini berdiri sejak 17 Oktober 1992 , jumlah anggota koperasi tersebut 200 Orang Anggota / 12 Orang Pengurus. Kegiatan-kegiatan koperasi yang dilaksanakan antara lain:

USAHA SIMPAN PINJAM

Usaha Simpan Pinjam yang dijalankan olah Koperasi Pegawai RI Cabang Depok terbagi menjadi:

Simpan Pinjam Untuk Anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:

·         Maksimal Pinjaman sebesar Rp 10.000.000,-

·         Bunga pinjaman sebesar 2% / bulan dengan perhitungan menurun.

·         Jangka waktu pinjaman maksimal 20 bulan.

Simpan Pinjam Untuk Karyawan, dengan ketentuan sebagai berikut:

·         Maksimal Pinjaman RP 500.000,-

·         Simpan Pinjam untuk karyawan tidak ada bunga.

·         Jangka waktu pinjaman maksimal 5 bulan.

Simpan Pinjam Bank Syari’ah Mandiri

Bulan Juli 2009, Koperasi Pegawai RI PLN Cabang Depok mendapat pinjaman dari Bank Syari’ah Mandiri sebesar Rp 400.000.000,-. Kerjasama antara Bank Syari’ah Mandiri dan Koperasi mendapat laba sebesar Rp 185.375,- / bulan atau Rp 1.112.250,- / 6 bulan.

Menurut H. Ujang Daudin program pemerintah memberikan dana kepada koperasi-koperasi ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan melalui bidang koperasi. Karena dengan dana yang mencukupi koperasi ini dapat meningkatkan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.